Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Pada Penerapan Peraturan Daerah dan Pengawasan Usaha Pertambangan Tipe Galian C KM 18 di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah

Riandika Septian Dwi Anggara, 16.11.017926 and Putri Irianti Sintaman, M.E., MM, 1116099101 (2021) Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Pada Penerapan Peraturan Daerah dan Pengawasan Usaha Pertambangan Tipe Galian C KM 18 di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

	Text PENDAHULUAN.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (470kB)
	Text BAB II.pdf Download (825kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (469kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (846kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (461kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (885kB)

Abstract

Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pertambangan yang luar biasa. Maraknya usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang tidak berizin memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pembangunan daerah. Padahal kegiatan pertambangan yang tidak mengantongi izin dan tidak mengikuti peraturan yang ditetapkan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan baik alam maupun sosial. Adapun yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peranan Satuan Polisi Pamong Praja pada penerapan peraturan daerah dan pengawasan usaha pertambangan tipe galian C KM 18 di Provinsi Kalimantan Tengah. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (qualitative research) dengan jenis deskriptif. Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah Non Probability Sampling dengan jenis Purposive Sampling. Hasil Penelitian menunjukan peranan satpol PP mendominasi dan memegang tugas penting dalam menertibkan dan mengawasi masyarakat pelaku usaha tambang. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP melibatkan berbagai elemen lainnya yaitu Dinas Pertambangan, PTSP, Polri, TNI, dan masyarakat. Kendala yang menghambat pelaksanaan tugas diantaranya adalah kurangnya personil yang membantu menjalankan tugas kemudian kurangnya armada yang menghambat mobilitas personil. Selain itu juga terdapat hambatan eksternal yang berasal dari masyarakat pelaku usaha pertambangan yaitu begitu banyak pelaku usaha pertambangan yang tidak memiliki surat izin pertambangan. Peran yang penting berjalan seiring dengan pelaksanaan tugas yang sulit, oleh karena itu Satpol PP Provinsi Kalimantah tengah selalu melakukan usaha terbaik dan maksimal agar dapat menegakkan Perda No 15 Tahun 2012 yang merupakan salah satu penyumbang besar dalam PAD Provinsi Kalimantan Tengah. Harapannya, dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang maksimal dapat turut memberikan dampak positif pada kenaikan angka PAD Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya.

Actions (login required)

View Item

Downloads