Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Pada Penerapan Peraturan Daerah dan Pengawasan Usaha Pertambangan Tipe Galian C KM 18 di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah

Riandika Septian Dwi Anggara, 16.11.017926 and Putri Irianti Sintaman, M.E., MM, 1116099101 (2021) Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Pada Penerapan Peraturan Daerah dan Pengawasan Usaha Pertambangan Tipe Galian C KM 18 di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

[img] Text
PENDAHULUAN.pdf

Download (2MB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (470kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (825kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (469kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (846kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (461kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (885kB)

Abstract

Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pertambangan yang luar biasa. Maraknya usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang tidak berizin memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pembangunan daerah. Padahal kegiatan pertambangan yang tidak mengantongi izin dan tidak mengikuti peraturan yang ditetapkan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan baik alam maupun sosial. Adapun yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peranan Satuan Polisi Pamong Praja pada penerapan peraturan daerah dan pengawasan usaha pertambangan tipe galian C KM 18 di Provinsi Kalimantan Tengah. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (qualitative research) dengan jenis deskriptif. Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah Non Probability Sampling dengan jenis Purposive Sampling. Hasil Penelitian menunjukan peranan satpol PP mendominasi dan memegang tugas penting dalam menertibkan dan mengawasi masyarakat pelaku usaha tambang. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP melibatkan berbagai elemen lainnya yaitu Dinas Pertambangan, PTSP, Polri, TNI, dan masyarakat. Kendala yang menghambat pelaksanaan tugas diantaranya adalah kurangnya personil yang membantu menjalankan tugas kemudian kurangnya armada yang menghambat mobilitas personil. Selain itu juga terdapat hambatan eksternal yang berasal dari masyarakat pelaku usaha pertambangan yaitu begitu banyak pelaku usaha pertambangan yang tidak memiliki surat izin pertambangan. Peran yang penting berjalan seiring dengan pelaksanaan tugas yang sulit, oleh karena itu Satpol PP Provinsi Kalimantah tengah selalu melakukan usaha terbaik dan maksimal agar dapat menegakkan Perda No 15 Tahun 2012 yang merupakan salah satu penyumbang besar dalam PAD Provinsi Kalimantan Tengah. Harapannya, dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang maksimal dapat turut memberikan dampak positif pada kenaikan angka PAD Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributorsEmail
Thesis advisorPutri Irianti Sintaman, M.E., MM, 1116099101putriiriantisintaman@gmail.com
Uncontrolled Keywords: Peranan, Satpol PP, Pengawasan, Pertambangan
Subjects: 300 Social Science > 340 - 349 Law > 348.598 Law of Indonesia
300 Social Science > 350 - 359 Public Administration and Military Science > 351 Public Administration > 352.14 Local Administration, Provinces
300 Social Science > 360 - 369 Social Problems and Services > 363.2 Police Service > 363.28 Special Kinds of Security and Law Enforcement
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > S1 Ilmu Administrasi Negara
Depositing User: Publikasi Library UMPR
Date Deposited: 04 Jan 2024 01:01
Last Modified: 08 Jan 2024 00:56
URI: http://repository.umpr.ac.id/id/eprint/560

Actions (login required)

View Item View Item