Analisis Kebijakan Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Dokumen Administrasi Pencatatan Perkawinan/Perceraian Tidak Tercatat dalam Perspektif Maslahat Sosial

Anggelina Hariyanti, 1108099301 and Ranti Suminar Endah, 1116098101 and Triwik Puji Rahayu, 1114089401 (2024) Analisis Kebijakan Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Dokumen Administrasi Pencatatan Perkawinan/Perceraian Tidak Tercatat dalam Perspektif Maslahat Sosial. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. (Unpublished)

	Text (Surat Tugas Penelitian) 1.Surat Tugas Penelitian Anggelina Dkk.pdf - Other Available under License Creative Commons Attribution. Download (731kB)
	Text (Laporan Penelitian) 2.Laporan Penelitian Angge dkk .pdf - Other Available under License Creative Commons Attribution. Download (758kB)

Abstract

Perkawinan harus dicatatkan sesuai UU Nomor 1/1974. Meskipun kelalaian pencatatan tidak menggugurkan sah nya perkawinan tetapi menyulitkan untuk memperoleh layanan administrasi kependudukan. Pemerintah kemudian memfasilitasi dengan kebijakan afirmatif Permendagri Nomor : 109 Tahun 2019 namun masih menimbulkan polemik di Tengah masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk perkawinan/perceraian tidak tercatat dalam pencantuman status perkawinan pada kartu keluarga dalam perspektif maslahat sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari produk peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian sebagai data primer dan data sekunder. Hasil dan kesimpulan, Penggunaan SPTJM memberikan dua perspektif, pertama memberikan kemudahan bagi warga negara dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan; kedua memberikan celah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan penyalahgunaan terhadap lembaga perkawinan yang luhur.

Actions (login required)

View Item

Downloads