Implentasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Ervila, Ervila (2020) Implentasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

	Text PENDAHULUAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memberi pemahaman terhadap masyarakat pelaku pelanggaran mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya . Jadi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (2004;8) karena hal tersebut didasarkan atas beberapa asumsi, (1) Tindakan pengamatan mempengaruhi apa yang dilihat, karena itu hubungan penelitian harus mengambil tempat pada keutuhan dalam konteks untuk keperluan pemahaman, (2) Konteks sangat menentukan dalam menetapkan apakah suatu penemuan mempunyai arti bagi konteks lainnya, yang berarti bahwa suatu fenomena, (3) Sebagai struktur nilai kontekstual bersifat determinative terhadap apa yang akan dicari. Berdasarkan hasil dari penelitian kualitatif/observasi dilapangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya masih kurang baik dan tidak dapat dikatakan maksimal. Ada banyak kendala yang belum terpenuhi dan membuat tidak maksimalnya Implementasi Peraturan Daerah tersebut, dikarenakan masih kurang nya anggaran, minimnya sumber daya manusia, dan juga pemanfaatan sarana prasarana untuk menunjang keberhasilannya implementasi tersebut. Dalam penanganan ini perlunya peran yang optimal dari pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk bekerjasama menerapkan Peraturan Daerah tersebut dalam perilaku sehari hari. Terapkan tindakan yang tegas seperti halnya para pelanggar protokol kesehatan dizaman pandemi covid-19 ini, diberikan sanksi sosial dan setiap pelanggar membayar denda administratif.

Actions (login required)

View Item

Downloads